Program Bansos PKH Dan BPNT Menuai Persoalan, Ketua DPRD Lampura Turun Tangan

User 7 | Rabu, 15 April 2020 | Dibaca: 1363 | Lampung Utara

Nyokabar Lampung Utara – Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial RI di Kabupaten Lampung Utara menuai persoalan.

Pasalnya masyarakat Desa Bumi Mandiri Kecamatan Abung Barat penerima PKH dan BPNT sejak bulan Juli 2019 hingga April 2020 belum menerima bantuan tersebut.

Tentunya dalam hal ini membuat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara turun langsung melakukan pengecekan dan berdialog dengan masyarakat penerima PKH dan BPNT.

Ketua DPRD Lampura, Romli mengatakan bahwa persoalan ini harus ditindaklanjuti dengan serius jangan saling menyudutkan dan saling menyalahkan.

“ Hari ini saya menelusuri terkait keluhan-keluhan masyarakat yang hingga saat ini belum menerima bantua sosial PKH dan BPNT (Nol Saldo),” kata Ketua DPRD Lampura kepada sejumlah awak media. Rabu (15/4/2020).    

Dalam hal ini, Romli mempertanyakan dan menelusuri kepada pihak perbankan, Dimana Bank Mandiri hanya menyalurkan dan selama ini menerima data dari pusat.

“ Oleh sebab itu Saya ingin berkoordinasi dengan dinas sosial, Kalau persoalan ini datangnya dari pusat mari kita sama-sama selesaikan ke pusat. Ini harus ditindaklanjuti dengan serius jangan hanya menunggu dan menunggu,” tegas politisi partai Demokrat ini.

Menurutnya, persoalan ini merupakan persoalan nasional dan bukan hanya di Kabupaten Lampung Utara.

“ Tujuan saya turun ini dengan maksud mengetahui bersama dan meluruskan data agar dijadikan bahan evaluasi pada permasalahan yang terus bergulir hingga saat ini.” Imbuhnya.

Sementara itu, Kemala Sari warga Desa Bumi Mandiri Kecamatan Abung Barat salah satu penerima bantuan sosial program keluarga harapan mengaku, bahwa sejak bulan Juli 2019 hingga saat ini belum menerima program yang dimaksud.

“ Kami belum menerima bantuan berupa beras dan lain-lain, dari bulan Juli tahun 2019,” ujar Kemala Sari.

Dikatakan Kemala, persoalan ini dirinya tidak mengetahui duduk persoalannya, namun dirinya mengatakan persoalan ini terjadi kekeliruan terhadap nomor induk kartu keluarga penerima PKH dan BPNT.

“ Setian kami menggesek ATM saldonya selalu nol, kosong terus,” katanya.

Persoalan ini terang dia, bersama warga lainnya telah memberitahukan kepada aparatur desa setempat. Dirinya berharap kepada pemerintah setempat agar segera menyelesaikan persoalan ini.

“ Kami sudah memberitahukan ini kepada aparat desa, kami diminta untuk sabar. Bahkan kami sudak pernah melakukan ujuk rasa,” tukasnya.

Laporan Wartawan nyokabar.com : Diqin

Komentar via Facebook