Bagian Humas Dan Bagian Perlengkapan Dilingkungan Sekretariat Pemkab Lampura Dihapus

User 7 | Senin, 13 Januari 2020 | Dibaca: 231 | Lampung Utara

Nyokabar Lampung Utara – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) akan menghapus dua bagian dilingkungan sekretariat Pemkab setempat. Kedua bagian tersebut yakni Bagian Humas dan Bagian Perlengkapan.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum sekretariat Kabupaten Lampung Utara, Hendri mengatakan, bahwa kepastian penghapusan dua bagian tersebut diberlakukan bulan Januari 2020. Dimana terang Hendri penghapusan itu pihaknya telah mendapatkan Peraturan Bupati (Perbup) yang telah memasuki tahap finalisasi untuk segera dimasukan dalam lembaran daerah.

“ Perbupnya sudah ditetapkan. Saat ini tengah masuk tahap finalisasi sembari menunggu diundangkan dalam bentuk lembaran daerah. Mudah-mudahan dalam pekan-pekan ini juga sudah akan mulai diberlakukan,” kata Hendri belum lama ini.

Hendri mengaskan, Aturan tersebut semestinya dilaksankan di awal bulan Januari tahun 2020. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 59 tahun 2019 yakni tentang pedoman nomenklatur secretariat pemerintah Provinsi dan secretariat pemerintah Kabupaten/Kota.

Akan tetapi, lanjut dia, dalam melaksanakan regulasi tersebut, harus diperkuat dengan adanya dasar aturan berupa peraturan bupati. Tentunya melalui beberapa tahapan proses sehingga bisa menerbitkan aturan dasar produk hukumnya.

Dalam melaksankan hal itu tidak ada kendala, namun untuk dapat menerbitkan perbup tersebut harus melewati beberapa tahapan termasuk melakukan koordinasi dengan pihak provinsi dan pusat.

“ Dalam pelaksanaannya tidak mungkin juga kita tiba-tiba menerbitkan begitu saja. Mengingat ini produk hukum, harus benar-benar dalam proses penyusuainnya,” jelasnya.

Secara umum perubahan nomenklatur ini tidak memengaruhi jumlah bagian yang ada di sekretariat. Total bagian di Sekretariat tetap berjumlah 11 bagian. Ke-11 bagian itu di antaranya, yakni bagian organisasi, bagian kesejahteraan rakyat, bagian hukum, bagian pengadaan barang dan Jasa, bagian perekonomian.

Ditambahkan, nantinya bagian kerja sama memiliki tugas untuk menyusun seluruh kerja sama yang akan dilakukan setiap instansi, dan berada dibawah naungan Dinas Kominfo.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Utara, Sofyan menanggapai hal tersebut memastikan, bahwa tidak ada pejabat yang dinonjobkan setelah adanya penghapusan dua bagian dilingkungan sekretariat kabupaten Lampura.

Dikatakan Sofyan, bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Lampung, terkait pengisian personil pada dua satuan kerja tersebut.

Disinggung soal anggaran dengan penghapusan itu, Sofyan mengatakan, dirinya sudah menghubungi dua bagian tersebut agar segera dapat mempelajari tentang bagaiamana penggunaan dan peruntukannya. Sehingga kegiatan-kegiatan dan perencanaan yang sudah disusun tidak terhambat.

“Untuk dampaknya sendiri tidak ada, hanya saja para pejabat dan stafnya harus menyesuaikan diri dengan aturan yang ada pada perbup yang akan segera diterbitkan,”terangnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM), Abdurahman, saat dikonfirmasi mengaku bahwa pihaknya masih menunggu hasil dari koordinasi dari pihak pemerintah pusat dan provinsi.

Terkait nasib pejabat pada dua bagian yang dihapus tersebut terang dia, pihaknya juga melakukan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. 

“ Kami sudah tugaskan Kabid Mutasi untuk berkoordinasi dengan pihak Provinsi. Mengingat dengan dihapusnya dua bagian tersebut, otomatis ke depan akan berdampak adanya  perubahan struktur kepegawaian serta tugas dan tanggung jawab kerja,” kata Abdurahman.

Selanjutnya, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan langsung berkonsultasidengan pihak Kemendagri."Jangan sampai langkah yang kita ambil, nantinya malah menimbulkan kesalahan dikemudian hari. Oleh karena itu kita masih menunggu hasil koordinasi. Mudah-mudahan bisa cepat selesai, biar langsung kita konsultasikan ke pihak kementerian," katanya. 

Ditambahkan, sebelum Perbub diterbitkan, pihaknya belum dapat berbicara lebih jauh terkait kejelasan nasib para pejabat yang sebelumnya menduduki jabatan pada masing-masing bagian dimaksud. Selain itu sambungnya, aturan tersebut sangatlah menentukan sebagai salah satu dasar acuan bagi nasib para pegawai dikemudian hari. 

"Soal nasib para pejabat yang ada di dua bagian itu, kami belum bisa bicara banyak. Masih menunggu hasil dari provinsi. Apakah nantinya otomatis demisioner(nonjob,Red) ataukah harus dinonaktifkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pelantikan," ucapnya.

Diketahui sebelumnya, dua bagian di sekretariat Kabupaten Lampung Utara dipastikan akan dihapuskan dari nomenklatur. Perubahan nomenklatur/tata nama ‎ini guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019. Penghapusan ini diperkirakan mulai berlaku di awal bulan Januari tahun 2020.

Dua bagian dimaksud adalah Bagian Humas yang dihapus digantikan dengan Bagian Kerja sama dan Bagian Perencanaan dan Keuangan. Sementara untuk  bagian Perlengkapan dilebur menjadi sub bagian pada  bagian umum.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Perlengkapan, Perdana Putra, mengaku akan memilih untuk Demisioner terlebih dahulu.

"Bagian perlengkapan untuk saat ini bisa dikatakan Demisioner terlebih dahulu hingga Perbupnya nanti diturunkan. Sehingga kami bisa melihat apa saja Tupoksi kami nantinya setelah Perbup diturunkan,"kata Perdana.

Untuk anggaran tahun 2020, lanjut Perdana, telah diajukan sebesar Rp 3 Miliar, namun karena Sub Bagian Perlengkapannya pindah ke Bagian Umum jadi kemungkinan hanya tinggal sekitar Rp 2 Miliar. Sementara untuk tahun 2019 mulai dari APBD Murni dan Perubahan ditambah dengan Pengadaan Kendaraan Dinas sebesar Rp 12 Miliar.

"Itupun saya belum tau detailnya nantinya akan bagaimana Bagian Perlengkapan ini. Kita masih tunggu Perbupnya turun, disitu nanti kita lihat apa saja aturan-aturannya,"jelas dia.

Diketahui Bagian Humas berganti nama menjadi Bagian Kerjasama yakni di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informasi(Diskominfo).Sementara Bagian Perlengkapan dan Keuangan berubah nama menjadi Bagia Perencanaan dan Keuangan dan Sub Perlengakapannya ke Bagian Umum. 

Berbeda dengan Kepala Bagian Humas sekretrariat Kabupaten Lampung Utara, Martahan Samosir. Dimana Martahan mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih menjalankan tupoksinya seperti biasa.

"Perbupnya belum diturunkan, kami juga belum terima aturan itu. Tapi kami tetap menjalankan tugas sesuai Tupoksi kami," ujar Martahan.

Dikatakan Martahan, dengan berubah nama dari Bagian Humas ke Bagian Kerjasama di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika(Diskominfo), otomatis seperti Dokumentasi dan Publikasi jika ada dalam Perbup itu maka akan pindah ke Diskominfo.

Mengenai bentuk kerjasama dengan media nantinya seperti apa dengan berubah nama menjadi Bagian Kerjasama ia mengaku belum mengetahui secara pasti. Nanti setelah Perbup itu diturunkan baru ia bisa mengetahui apa saja aturan yang ada di dalamnya.

"Apa yang diatur dalam aturan itu, nanti itu yang akan kita laksanakan," papar dia.

Mengenai anggaran sambung Martahan, memgenai detail dan tekhnisnya nanti seperti apa sejauh ini belum diketahui olehnya.Namun untuk tahun 2020 ini ia sudah mengajukan anggaran sesuai dengan tupoksinya. Mengenai anggaran, ia nantinya akan meminta masukan dari orang-orang yang berkompeten dan menguasai mengenai Perbup itu.

"Kita akan ikut aturan tentang anggaran, tentang organisasi dan peraturan tentang Perbup itu sendiri. Sehingga kami tetap di jalur yang benar,"ucapnya seraya menjelaskan anggaran yang diajukan tahun 2020 ini sebesar Rp 3 Milar dan di tahun sebelumnya Rp 3,8 Miliar.

Laporan Wartawan Nyokabar.com : Diqin

Komentar via Facebook