DPRD Kabupaten Lampura, Akan Tertibkan Sejumlah HGU

User 7 | Selasa, 10 Desember 2019 | Dibaca: 321 | Lampung Utara

Nyokabar Lampung Utara - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) segera menertibkan Hak Guna Usaha (HGU) lahan milik perusahaan yang ada di Kabupaten setempat. 
 
Ketua DPRD Kabupaten Lampura, Romli, usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (9/12/2019) menegaskan bahwa legislatif dan eksekutif dalam hal ini sepakat akan menertibkan sejumlah HGU.
 
Dikatakannya, Penertiban HGU lahan milik sejumlah perusahaan yang ada di Lampura itu sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir serta mengantisifasi terjadi konflik horizontal.
 
”Untuk mengantisifasi terjadinya konflik horizontal di masyarakat Lampura akibat pengusaan lahan. Maka perlu dilakukan penertiban ini,” kata Ketua DPRD Lampura, Romli saat ditemui di ruang kerjanya.  
 
Lebih lanjut, politisi partai berlambang mersi ini menjelaskan, dalam hal ini DPRD Lampura perlu mengetahui keabsahan kepemilikan HGU masing – masing perusahaan, nama pemilik HGU, seberapa luas lahan-nya, jenis komoditi yang ditanam, dan masa berlakunya.
 
”Ini perlu, agar pihak perusahaan memiliki dasar yang jelas dalam penggunaan lahan HGU tersebut,” ujarnya.
 
Namun dirinya menyayangkan dalam RDP atau hearing tersebut, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampura tidak membawa berbagai dokumen yang diperlukan dalam hearing tersebut. Sehingga pihaknya terpaksa menunda pelaksanaan hearing/RDP, pada pekan depan.
 
”Terpaksa kita tunda pekan depan(hearing, Red). Mudah – mudahan dengan dilakukan pendataan dan penertiban ini, berbagai permasalahan yang memicu konflik horizontal di masyarakat Lampura dapat dihindari,” imbuhnya. 
 
Terpisah, Asisten I Pemkab Lampura, Hi. Azwar Yazid, saat dihubungi via telepon selulernya membenarkan jika dirinya, baru selesai menghadiri hearing terkait rencana penertiban aset HGU yang ada di Kabupaten berjuluk Ragem Tunas Lampung itu.
 
Azwar mengatakan bahwa pihak eksekutif sangat mendukung langkah DPRD dalam upaya penertiban HGU tersebut, sehingga terjadi keselarasan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Utara. Selain itu, lanjutnya, juga dalam rangka mengantisifasi terjadinya konflik horizontal antar masyarakat.
 
”Jadi saya sangat mendukung(rencana itu, Red), adanya penertiban HGU tersebut. Sehingga dapat diketahui secara jelas mana yang HGU, mana yang tanah masyarakat. Supaya tercipta keselarasan tiga pilar pembangunan, yakni Swasta, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah,” tukasnya. 
 
Diketahui, Dalam hearing tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I, Hi. Rachmat Hartono itu, dan di hadiri oleh ketua DPRD Lampura, Romli, Wakil Ketua III Joni Saputra, Ketua Badan Legislasi(Banleg) Tabrani Rajab, serta Guntur Laksana, Herwan Mega, dan Nur Muhammad serta anggota legislatif lainnya. 
 

Selain itu pula hadir juga dua orang pejabat di lingkungan BPN Lampura, dan Asisten I Pemkab Lampura Hi. Azwar Yazid.

Laporan Wartawan Nyokabar.com : Diqin

Komentar via Facebook