Sekretaris Komisi IV DPRD Lampura, Ali Darmawan Minta Pelaksanaan Penerimaan Pegawai BLUD Diulang

User 7 | Selasa, 10 Desember 2019 | Dibaca: 394 | Lampung Utara

Nyokabar Lampung Utara – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing bersama pelaksana tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H.M. Ryacudu Kotabumi terkait proses penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diduga curang. Selasa (10/12/2019).  

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh ketua Komisi IV DPRD Lampura, Arnol Alam, didampingi sekretaris, Ali Darmawan serta anggota komisi lainnya. Hadir dalam kesempatan tersebut, Plt direktur RSUD H.M. Ryacudu, dr. Syah Indra dan beberapa pegawai dilingkup rumah sakit serta perwakilan pegawai non PNS yang dinyatakan tidak lulus tes.

Dalam hearing yang diselenggarakan di ruang rapat komisi DPRD Lampura, Ali Darmawan selaku sekretaris komisi IV DPRD menyampaikan secara pribadi agar pelaksanaan ujian penerimaan pegawai BLUD rumah sakit Ryacudu diulang kembali.

“ Saran saya ini memang cukup ekstrim, Saya setuju ujian penerimaan pegawai diulang,” katanya Ali Darmawan.

Berbeda dengan Ketua Komisi IV DPRD Lampura, Arnol Alam, dimana dirinya mengatakan bahwa persoalan ini harus dicarikan solusi yang tepat agar tidak berlarut – larut.

Meski demikian, dirinya mengatakan pihaknya menaruh perhatian besar terhadap nasib para pegawai yang tidak lulus tes tersebut. Arnol menegaskan, pihaknya akan kembali menggelar hearing dengan pihak rumah sakit untuk membahas hal ini lebih lanjut.

“ Semua pihak terkait akan kita panggil duduk bersama untuk memecahkan persoalan ini, dan apa yang disampaikan oleh sekretaris komisi tadi adalah saran pribadi, jadi tidak bisa kita simpulkan dalam rapat hari ini,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Direktur RSUD. H.M. Ryacudu Kotabumi, dr. Syah Indra Husada Lubis saat dikonfirmasi awak media usai rapat mengatakan, bahwa DPRD Lampura manajemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSU Ryacudu Kotabumi, akan mencarikan solusi terbaik bagi para pegawai non PNS yang tidak lulus tes.

“ Kami akan berkoordinasi dengan Pemkab Lampung Utara tentang bagaimana nasib ‎pegawai yang tidak lulus tes sebagai pegawai RSUR,” kata Indra.

Indra menegaskan, bahwa pihaknya harus melakukan koordinasi agar para pegawai yang tidak lulus tes tidak resah. Kendati demikian, dirinya tetap mengatakan bahwa pelaksanaan ujian penerimaan pegawai BLUD di rumah sakit berplat merah itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

“Semuanya sudah sesuai prosedur. Pegawai yang tidak lulus berjumlah sekitar 160-180 orang,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Polemik terkait pengumuman penerimaan pegawai badan layanan umum daerah (BLUD) RSUD HM Mayjend Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Jumat (6/12/2019) lalu yang dihujani protes dari para peserta tidak lulus dengan menganggap proses pelaksanaan tes itu banyak kejanggalan belum akan tuntas.

Bahkan, persoalan itu kini telah mendapat sorotan dari salah satu anggota Komisi lV DPRD daerah setempat Wansori yang menyatakan, bahwa pihaknya akan segera memanggil pihak RSUD Ryacudu guna mengklarifikasi terkait hasil tes para pegawai tersebut dan tentunya pihaknya akan merujuk dari Peraturan Bupati, karena semua itu kebijakan dari peraturan pemerintah daerah, kita akan lihat apakah sistem rekrutmen itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, karena hal itu merujuk dari peraturan Kemendagri.

“Untuk itu kita akan segera memanggil pihak dan manajemen RSUD Ryacudu dan tentunya kita akan cek kebenarannya, bagaimana sistem rekrutmen penerimanaan pegawai BLUD tersebut,” kata Wansori.

Menurutnya, apa bila dalam panggilan itu nantinya terkait rekrutmen tersebut ada temuan dan kejanggalan yang tidak sesuai dengan aturan semestinya, maka pihaknya dari Komisi lV akan mengambil tindakan tegas.

“Kita akan mengambil tindakan tegas, apa bila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan tentunya hasil itu akan kita gugurkan,” tegasnya.

Dijelaskan Wansori, RSUD Ryacudu Kotabumi selama ini sudah banyak persoloalan-persoalan yang ditemukan, seperti dari sisi SDM, pelayanan, dan segala macam carut marut lainnya, yang memang hal itu tidak sesuai dengan sisi yang diinginkan oleh masyarakat.

 “Bahkan kita telah beberapa kali, mengecek langsung diruangan-ruangan RSUD Ryacudu, dengan banyaknya laporan dan keluhan dari masyarakat, khususnya sistem dan cara pelayanan di RSUD ryacudu selama ini,” pungkasnya.

Laporan Wartawan Nyokabar.com : Diqin 

Komentar via Facebook