Ketua DPD PAN Lampura Enggan Berkomentar Terkait Perkara Dugaan Ijazah Palsu Anton Sudarmono

User 7 | Senin, 19 Agustus 2019 | Dibaca: 272 | Lampung Utara

Nyokabar Lampung Utara – Terkait dugaan ijazah Setrata 1 (S1) milik salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang baru saja dilantik, Anton Sudarmono. Ketua DPD PAN Lampura, Darwin Hipni, enggan berkomentar.

Saat hendak dikonfirmasi prihal perkara dugaan penggunaan ijazasah palsu milik salah satu kadernya, Darwin Hipni terkesan menghindar. Bahkan dirinya meminta agar para awak media menanyakan hal ini kepada Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPD PAN Lampura, Riswan Joni.

“ Silahkan tanya sama Riswan Joni,” kata Darwin Hipni usai menghadiri pelantikan 44 anggota DPRD Kabupaten Lampura. Senin (19/8/2019).

Sementara itu, Ketua KPUD Lampung Utara, Marthon mengatakan bahwa persoalan ini mengacu pada undang-undang dan peraturan KPU, tentang pencalonan dan caleg terpilih. Dimana menurut Marthon, didalam undang – undang tersebut mengatakan apabila yang bersangkutan telah di tetapkan sebagai calon tetap, maka dia berhak di lantik dan duduk sebagai anggota legislatif.

" Namun apabila yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah, dan ada keputusan dari hukum yang sifatnya inkrah atau final dari pengadilan, maka yang bersangkutan tentunya akan ada proses Pergantian Antar Waktu (PAW)," jelas Marthon.

Diketahui dugaan ijazah palsu terlapor AS calon legislatif (caleg) terpilih Daerah Pemilihan (dapil) 3 Kabupaten Lampung Utara, memasuki babak baru. Pasalnya, Polda Lampung menggelar perkara dugaan penggunaan ijazah palsu tersebut.

Dilansir lampungpro.com, perwakilan masyarakat Dapil 3 Kabupaten Lampung Utara, Rahmat Santori, warga Abung Pekurun, didampingi Kuasa Hukum LBH Suara Keadilan, Ruli. “Kedatangan kami ke Polda Lampung, dipanggil penyidik Polda Lampung, terkait tindaklanjut laporan dugaan penggunaan ijazah palsu dengan terlapor caleg terpilih Dapil 3 Kabupaten Lampung Utara berinisial AS,” kata Rahmat Santori saat di Graha Jurnalis Polda Lampung, Rabu (14/8/2019) sore.

Menurut Rahmat Santori, penyidik menggelar perkara dan dinyatakan cukup bukti. “Penyidik tidak meminta bukti baru, karena dianggap cukup,” jelasnya.

Sebelumnya, Selasa (25/6/2019), Rahmat Santori melaporkan AS yang diduga menggunakan ijazah palsu S1 Sarjana Ekonomi, Universitas Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur. Menurut Rahmad Santori, perkara ini bermula saat warga Dapil 3 Lampung Utara mendapat informasi AS, tidak pernah kuliah namun memiliki gelar sarjana ekonomi. “Seiring perkembangan tersebut, sebelum pileg kami gak fokus. Namun setelah pileg selesai, isu itu mencuat,” kata dia.

Menurut Rahmad, ada warga memberikan ijazah caleg tersebut untuk dicek keabsahannya. “Lalu kami liat ke Dikti rupanya gak terdaftar dan kami warga merasa dibohongi. Sehingga kami minta dari Lembaga Bantuan Hukum,” terang Rahmad.

Menurut Ruli, pihaknya sudah melakukan kroscek dengan mengirimkan surat ke Kemenristekdikti atas dugaan tersebut. “Dan telah diverifikasi bahwa ijazah itu tidak terdaftar dan bahkan kami verifikasi ke Universitas yang berkaitan rupanya dia juga tidak terdaftar,” kata Ruli.

Laporan Wartawan Nyokabar.com : Diqin

Komentar via Facebook