BPJSTK-Dishub Lampung Tengah Gelar MoU

Nyokabar | Selasa, 29 Januari 2019 | Dibaca: 462 | Lampung Tengah

Nyoakabr.com, Lampung Tengah - BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) Cabang Lampung Tengah menggelar kerja sama penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Dinas Perhubungan Lampung (Lamteng) Tengah terkait perlindungan bagi para sopir angkutan yang melaksanakan perpanjangan KIR (pemeriksaan kendaraan) dan izin trayek.

Selain MoU, dilakukan juga penyerahan piagam apresiasi dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah karena berperan aktif dalam mendukung kepesertaan pegawai pemerintah non-PNS dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Acara berlangsung di sela kegiatan rapat koordinasi daerah di ruang rapat kantor Bupati Lampung Tengah yang dihadiri seluruh kepala SKPD dan kepala desa, Senin (28/1/2019).
 
Plt. Kadis Perhubungan Lampung Tengah Kompol Syukur Kersana mengatakan mekanisme pendaftaran atau pembayaran iuran kepesertaan BPJSTK dilakukan sopir setiap melakukan perpanjangan KIR atau izin trayek, baik itu sopir angkutan umum maupun sopir angkutan lainnya. "Jadi para sopir  diwajibkan untuk terdaftar dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, untuk mendapat perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian," kata dia.

Kepala BPJSTK Cabang Lamteng Widodo mengatakan MoU dengan Dinas Perhubungan dalam rangka menjamin perlindungan sosial sopir ini untuk pertama kalinya dilakukan di Indonesia. Hal ini dalam rangka sinergitas antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Dinas Perhubungan dalam melindungi seluruh tenaga kerja khususnya yang berprofesi sebagai sopir.

Widodo mengharapkan kepada Bupati Lamteng agar turut mendukung terwujudnya kesejahteraan jaminan sosial pekerja di Kabupaten Lampung tengah khususnya pegawai non-PNS. "Saya sangat senang dengan telah ditandatanganinya MoU ini, karena program ini sangat bermanfaat bagi para tenaga kerja sektor informal seperti sopir. Setiap suoir memiliki resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi sehingga mereka sudah seharusnya mendapatkan perlindungan jaminan sosial agar mereka bisa bekerja dengan tenang. Dan disaat terjadi resiko, negara hadir untuk melindungi seluruh tenaga kerja," ujar Widodo.*

 

 

Komentar via Facebook