Dugaan Pungli Warnai Pilkades Serentak di Lamteng

Admin | Selasa, 06 November 2018 | Dibaca: 250 | Lampung Tengah

Nyokabar.com, Lampung Tengah - Dugaan pungutan liar mewarnai pelaksanaan pemilihan kepala desa/kampung serentak di 49 kampung se-Lamteng. Atas kejadian tersebut DPRD Lamteng meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) segera menindaklanjuti. Sementara di se-sela monitoring pilkades di sejumlah kampung, Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyo Soemarto, meminta masyarakat tak terpecah pascapemilihan.

Ketua Komisi I DPRD Lamteng Firdaus Ali, Senin (5/11/2018), mengaku sudah mendengar adanya pungutan kepada sejumlah calon kakam oleh panitia. Terkait status hukum pungutan itu, Firdaus menyatakan seharusnya tidak diperbolehkan. Tetapi, Firdaus sudah meminta PMK untuk menindaklanjuti, dan memastikan itu pungutan liar atau hibah berdasarkan kesepakatan. Sebab, lanjut Firdaus, biaya pilkakam sudah ada.

"Kami sudah koordinasi dengan PMK. Itu akan mereka tindaklanjuti. Agar diketahui apakah itu ada unsur pungli atau bagaimana kejelasan status hukumnya," kata Firdaus.

Menurut Firdaus, pungutan sebesar Rp7,5 juta kepada calon dalam pilkades di Kota Gajah Timur seharusnya tidak diperlu terjadi mengingat biaya pemilihan sudah disediakan lebih dari Rp30 juta.

Sementara Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto yang memonitor pilkades di Kampung Restu Baru, Kecamatan Rumbia, Bina Karya Baru dan Mekarjaya Kecamatan Putra Rumbia berpesan masyarakat harus kembali bersatu setelah pemilihan. Siapa pun yang menang harus diterima seluruh masyarakat.

"Setelah ini harus bersatu kembali. Calon yang terpilih juga harus merangkul yang kalah dan bersama-sama membangun kampung," kata dia.

Kadis PMK Zulfikar Irwan mengatakan pilkades serentak pada 5 November 2018 digelar di 49 kampung se-Lamteng.*

Komentar via Facebook