Pospera Minta Copot Jabatan Sri Widodo, Ini Kata Wakil Bupati Lampura

User 7 | Rabu, 17 Oktober 2018 | Dibaca: 396 | Lampung Utara

Nyokabar Lampung Utara - Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) gelar aksi damai. Rabu (17/10/2018).

Aksi yang dilakukan ini, Pospera meminta agar wakil Bupati Lampura, Sri Widodo dapat mempertanggungjawabkan segala kewajibannya yang lakukannya selama menjabat sebagai Plt Bupati.

" Kami minta kepada Bupati Lampura, dan pihak terkait untuk memberhentikan Sri Widodo secara tidak hormat, karena mereka telah digaji rakyat untuk bekerja, bukan seperti ini,  jarang terlihat di kantor, dengan berbagai permasalahan yang telah di perbuatnya selama menjabat sebagai Plt Bupati," kata ketua Pospera Lampura, Juaini Adami dalam orasinya. 

Juaini menilai, bahwa apa yang telah dilakukan oleh wabup Sri Widodo selama menjabat sebagai Plt Bupati telah banyak melanggar tupoksinya sebagai Plt Bupati. Untuk itu, atas nama masyarakat Lampura pihaknya meminta agar bupati dan satker terkait memberikan sanksi tegas. 

Juaini juga meminta kepada pihak terkait, agar dapat melacak keberadaan kendaraan dinas Wabup, fan meminta kepada pihak kejaksaan untuk dapay mengusut dugaan setoran proyek PU secara transparan serta meminta kepada Sri Widodo untuk dapat bekerja dengan aktip.

" Kami minta hal ini ditindak lanjuti oleh pihak-pihak terkait, dan apabila dalam tempo 3×24 jam tidak ada tindak lanjut dari pihak terkait, maka kami akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lampura, Sri Widodo saat di konfirmasi, mengatakan bahwa meski dirinya selalu dikatakan jarang masuk kantor, namun Sri Widodo menegaskan bahwa dirinya tetap menjalankan tugas sebagai mana mestinya.

" Yang jelas tugas saya adalah fungsi pengawasan yang bekerja melakukan pemantauan. Jadi tidak harus selamanya berada dikantor saat sedang menjalankan tugas. Dalam hal ini, Saya berterima kasih telah diingatkan untuk dapat bekerja lebih baik kedepannya," Kata Sri Widodo didampingi Asisten I saat menemui unjuk rasa.

Namun dirinya mengakui, bahwa dirinya selama 1 bulan memang tidak masuk kerja namun hal itu dilakukannya bukan atas kesengajaan melainkan dirinya pada saat itu sedang menjalani pengobatan karena panyakit yang diderita.

" Keterangan tidak hadiran saya itu lengkap dengan surat keterangan dari dokter. Dan setelah itu saya masuk pada jam kerja, dan mobil pun masih pakai yang lama. Plat merah BE-1009-J, begitu juga dengan rumah dinas selalu ditempati," ujarnya.

Ditempat yang sama, Assisten I Pemkab Lampura, Yuzar mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat melaksanakan apa keinginan para pendemo untuk segera mencopot Sri Widodo dari jabatannya. 

Karena jelas Yuzar, pencopotan jabatan Wakil Bupati harus melalui prosedur yang diatur dalam Undang-undang. Dimana hal ini bahwa wakil bupati adalah jabatan politik.

" Sebagai wakil kepala daerah, tentunya jabatan wabup harus melalui persetujuan kemendagri. Dan kita telah memberikan laporannya ke Mendagri. Tidak bisa  begitu saja dipecat," pungkasnya.

Laporan Wartawan Nyokabar.com : Diqin

Komentar via Facebook