Ciptakan layanan kesehatan gratis bagi Napi, Lapas Gunung Sugih Kerjasama dengan Disdukcapil Lampung Tengah

Admin | Jumat, 14 September 2018 | Dibaca: 188 | Lampung Tengah

Nyokabar.com, Lampung Tengah - Berbagai upaya telah dilakukan Lapas Gunung Sugih untuk memberikan layanan kesehatan bagi warga binaan yang sedang menjalani pidana di dalam lapas. Meskipun tidak ada satupun pegawai lapas sebagai tenaga medis dan minimnya persediaan obat bagi 658 penghuni jeruji besi , tidak membuat Kepala Lapas. Syarpani patah arang, semua bisa diatasi atas kerjasama dengan Dinas Kesehatan Lampung Tengah perihal penyediaan tenaga medis melakukan visit kedalam lapas dan penyediaan obat dalam lapas. Namun semua ini bisa dilakukan bagi Napi dan tahanan yang berobat didalam lapas. Bagaimana jika sakit parah dan harus dirujuk ke rumah sakit luar lapas? Susah ternyata karena terkendala aturan BPJS. Demikian disampaikan Syarpani saat melakukan MoU kerjasama single identity di Hotel Novotel, Bandar Lampung. Rabu, 12/9.

” Lapas Gunung Sugih telah melaksanakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Lampung Tengah perihal penyediaan tenaga medis melakukan visit kedalam lapas dan penyediaan obat dalam lapas. Semua sudah tertangani dengan baik”, tegas Pria yang baru saja melakukan screening TB bagi penghuni lapas ini.

Syarpani menyampaikan bahwa masih menemukan kendala bila narapidana/ tahanan sakit dan harus dirujuk keluar lapas, terkendala single identity dari BPJS.

” jika napi berobat ke rumah sakit luar lapas. BPJS punya syarat ada e-KTP, sedangkan napi mayoritas tidak memiliki identitas itu. Solusinya hari ini, Kita kerjasama menangani ini semua demi menciptakan pelayanan pemasyarakatan yang prima”, tutup Pria Pendiri Pesantren Al Furqon dalan lapas ini.

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan Percepatan Pencapaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Rangka Pendataan Untuk Mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kerjasama ini tindak lanjut dari MoU antara Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.*

Komentar via Facebook