Widodo Janji Bayar Tunggakan ADD Tahun 2017 Hanya 2 Bulan

User 7 | Senin, 14 Mei 2018 | Dibaca: 161 | Lampung Utara

Widodo Janji Bayar Tunggakan ADD Tahun 2017 Hanya 2 Bulan

Ket foto: Plt Bupati Lampung Utara Sri Widodo, ketika dikonfirmasi awak media saat keluar dari ruang kerjanya, Senin (14/5/2018).

Nyokabar Lampung Utara – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Utara, Sri Widodo kembali menjanjikan akan membayarkan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2017.

Pernyataan ini guna meredam ribuan masa pada aksi demo yang dilakukan oleh 232 aparatur desa se-Lampung Utara. Atas instruksi Plt Bupati Lampung Utara Sri Widodo, puluhan kepala desa berkumpul di Aula Tapis Pemkab setempat, Senin (14/5/2018). 

Dihadapan kepala desa di dalam Aula Tapis Pemkab setempat, Plt Bupati Lampung Utara Sri Widodo, menyatakan bahwa Pemkab setempat siap menyalurkan ADD tahun 2017 sebanyak 2 bulan dari jumlah ADD yang belum terbayarkan di tahun tersebut sebanyak 7 bulan. 

" Untuk Dana Desa (DD) tahun 2018 sudah dapat diajukan pencairannya dan untuk ADD tahun 2017 akan dibayarkan 2 bulan dulu," kata Sri Widodo.

Ketika dikonfirmasi saat hendak meninggalkan ruang kerjanya, Plt Bupati Lampung Utara Sri Widodo, menyatakan bahwa realisasi ADD tersebut telah siap disalurkan setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, karena sebelumnya anggota DPRD Lampung Utara menyatakan tidak ada dasar hukumnya untuk pembayaran ADD tahun 2017. 

"Kita akan kaji ulang, kalau dalam LKPj Bupati yang disampaikan dihadapan Dewan itu, karena yang terserap itu hanya 76 persen belum 100 persen," kata Sri Widodo. 

Sementara pada saat penyampaian LKPj Bupati Lampung Utara beberapa waktu lalu, Plt Bupati Lampung Utara Sri Widodo, menyatakan bahwa serapan DAU pada tahun 2017 telah penuh 100 persen. Namun pada kenyataannya masih banyak persoalan yang belum terbayarkan dari hutang dengan kontraktor sebesar Rp118 miliar, honor tunjangan ASN, dan belum terbayarkannya ADD selama 7 bulan untuk 232 desa yang diperkirakan sebesar Rp64 miliar. 

"Tidak menyalahi, karena kita sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan pihak-pihak terkait," ujar Sri Widodo.

Sementara itu, Anggota DPRD Lampura, Herwan Mega, saat dikonfirmasi membenarkan jika dalam LKPj Bupati Lampung Utara tersebut telah 100 persen. Namun dalam realisasi anggaran di tahun 2017 itu masih ada hutang dengan pihak ketiga (kontraktor) sebesar Rp118 miliar, honor tunjangan kerja, dan belum terbayarkannya ADD selama 7 bulan. 

"Untuk pembayaran ADD tahun 2017, dialokasikan di belanja pegawai tahun 2018," kata Herwan Mega.

Laporan Wartawan Nyokabar.com : Diqin

Komentar via Facebook