Kemenkop UKM Bubarkan Dua Ribu Koperasi di Lampung

Admin | Senin, 07 Mei 2018 | Dibaca: 313 | Bandar Lampung

Kemenkop UKM Bubarkan Dua Ribu Koperasi di Lampung

Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring

Nyokabar.com, Bandar Lampung - Dalam rangka pembenahan databasesecara menyeluruh, Kementerian Koperasi dan UKM, akan membubarkan 40.013 koperasi se-Indonesia.

Termasuk di dalamnya 2.393 koperasi tidak aktif  ada di Provinsi Lampung.

“Koperasi yang tidak aktif  itu adalah koperasi yang memang sudah tidak ada lagi kegiatannya sejak zaman dulu atau puluhan tahun yang lalu. Karena memang kita tidak pernah melakukan pembubaran terhadap koperasi,” kata Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring, di Hotel Emersia, Bandar Lampung, siang tadi.

Kata Sembiring, pihaknya hanya ingin data base yang ada di pusat menjadi lebih tertata rapi dengan diisi dengan koperasi yang betul-betul memiliki kegiatan.

Sehingga ke depannya akan memiliki dampak serta manfaat bagi Kementerian Koperasi dan UKM.

“Jadi bukan artinya sekarang kita bubuarkan koperasi yang sebelumnya hidup, bukan begitu. Kita pembenahan data base saja. Jangan sampai ada pikiran kami membubarkan tanpa alasan, karena memang banyak sekali yang kami catat koperasi tak aktif,” tegas dia.

Lanjutnya, saat ini pertumbuhan koperasi di Indonesia pada umumnya, rata-rata dalam nasional satu hari ada 10 koperasi baru yang tumbuh.

“Ini pun makin pesat, karena pendirian badan hukum sudah bias dilakukan secara online. Kalau yang vakum itu kan memang jelas datanya, sudah tidak ada alamatnya, tak ada merk, plang, hingga pemiliknya siapa, jadi kami bersihkan,” tandasnya.

Seperti diketahui, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lampung mengaku sudah mengirimkan berkas soal koperasi yang mati suri di Provinsi Lampung.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Satria Alam mengatakan, dari total 5049 jumlah koperasi yang ada di Lampung, sebanyak 2393 yang terdata tidak aktif.

“Yang dievaluasi Kementerian ada sekitar 62 ribu. Untuk di Lampung sendiri, ada 2393 yang terancam dibubarkan. Datanya sudah kita kirim ke pusat, tinggal menunggu kepastian saja,” ungkap Satria.

Ditanya soal kepastian, dia mengaku hanya pasif saja menunggu kebijakan ini sebab, hal ini  menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM.

”Kan bukan kewenangan kita. Yang jelas, kita sudah kirimkan ke Pusat datanya. bahkan baru-baru ini sudah dirapatkan secara khusus di Kementerian. Ya kita tunggu saja,” tukasnya.*

Komentar via Facebook