Rapat Paripurna Interpelasi Tak Kuorum, DPRD Lampura Layangkan Surat Ke Mendagri

User 7 | Rabu, 07 Maret 2018 | Dibaca: 370 | Lampung Utara

Rapat Paripurna Interpelasi Tak Kuorum, DPRD Lampura Layangkan Surat Ke Mendagri

Ket foto: Anggota DPRD Lampura, Dedy Andriyanto saat memebrikan keterangan terkait gagalnya rapat hak interpelasi digelar, Rabu (7/3/2018).

Nyokabar Lampung Utara – Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Utara menggelar rapat paripurna interpelasi nampaknya hanya isapan jempol belaka. Pasalnya paripur interpelasi yang dijadwalkan hari ini Rabu (7/3/2018) tidak kunjung kuorum hanya dihadiri 18 dari 45 anggota dewan.

Anggota DPRD Lampung Utara, Dedy Andriyanto mengatakan bahwa hak melakukan interpelasi ini adalah hak dari anggota DPRD .

“ Yang perlu disadari bersama bahwa hak interpelasi ini adalah hak kami, sesunguhnya tidak ada yang perlu ditakutkan, jadi menurut saya terlalu berlebihan ketika hal ini sampai dua kali rekan-rekan yang lain belum memahami apa tujuan dari interpelasin ini,” kata Dedy Andriyanto saat dikonfirmasi. Rabu (7/3/2018).

Terkait dengan dua kali gagal digelar, Dedy menuturkan dari hasil rapat internal yang di ikuti oleh unsure pimpinan DPRD Lampura mengambil kesimpulan bahwa pihaknya akan mengeluarkan surat resmi ke kementerian dalam negeri untuk menceritakan situasi yang terjadi di Lampung Utara saat ini.

“ Interpelasi tetap jalan sampai batas waktu yang tidak ditentukan, tetapi kami juga punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang telah kami lakukan untuk menanggapi apa yang menjadi kegelisahan hati masyarakat Lampung Utara,” tukasnya.

Terkait surat yang dilayangkan ke Kemendagri, Dedy menegaskan, terlepas ada konsekwensi dan di akui atau tidak surat dan di bahas atau tidak pihaknya tidak memiliki beban.

“ Langkah yang telah kami lakukan, harapan dari masyarakat telah kami sampaikan untuk menyurati kementerian supaya kementerian mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya di Kabupaten Lampung Utara ini,” tegas Dedy.

Senada yang diungkapkan, Wakil Ketua I DPRD Lampung Utara, Nurdin Habim bahwa, gagal di gelarnya rapat paripurna ini, unsur pimpinan DPRD Lampura akan membuat dan mengirimkan surat resmi atas hasil rapat kepada pemerintah pusat.

Dijelaskannya, karena tidak kunjung kuorum maka rapat paripuran interpelasi tersebut akan di skor sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. 

" Kami akan membuat surat resmi kepada pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri mengenai hasil ini," kata Nurdin Habim.

Laporan Wartawan Nyokabar.com : Diqin

Komentar via Facebook