Komisi I DPRD Tampung Tengah Dengar Pendapat Bersama Lima OPD (Advertorial)

Nyokabar | Selasa, 06 Februari 2018 | Dibaca: 268 | Lampung Tengah

Nyokabar Lampung Tengah. Dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran di 2018, Komisi I DPRD setempat menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama lima organisasi perangkat daerah (OPD).

Ketua komisi I DPRD Lamteng Firdaus Ali menyatakan, bahwa sebagai mitra kerja dari OPD Kabupaten setempat, DPRD miliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dalam membantu dan mendukung program kerja mitra kerjanya. Sehingga dibutuhkan sinergisitas antara DPRD dan OPD.

“Hari ini kita melakukan hearing bersama lima OPD, diantaranya, Inspektorat, Disdukcapil, PMK, DPMPTSP, dan Kominfo. Namun Diskominfo tidak menghadiri panggilan kita,” ucap Firdaus kepada media usai hearing, Senin, 5 Februari 2018.

Dalam rapat ini, pihaknya menekankan kepada OPD agar mampu melakukan program kerja dengan baik.

“Yang pasti kita minta supaya OPD dalam penyerapan anggaran 2018, bisa dilaksanakan dan berjalan dengan baik,” tegasnya.

Terlebih, kata Firdaus, dalam hal pengajuan kegiatan kerja bisa dicermati dengan matang. Agar tidak ada kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan alasan tidak diatur dalam Undang-undang.

“Seperti dinas PMK contohnya, karena tidak masuk dalam Permendes, beberapa Item kegiatan yang sudah direncanakan tidak bisa dilaksanakan, akhirnya jadi silpa,” ujarnya.

Terus yang kedua, masih kata Firdaus, berkenaan dengan PMK, etikanya pelaksanaan pemilihan kepala kampung dilaksanakan 2020, karena 2018 pelaksanaan pilkada dan tahapan Pileg serta Pilpres. Walaupun tidak ada yang mengatur, tapi idealnya jangan sampai mengganggu pelaksanaan program nasional.

“Sebagai mitra kerja kita akan sinergi dalam fungsi pengawasan. Salah satu contohnya, kita akan lakukan kunjungan kerja (Kunker) ke setiap OPD. Langkah ini kita lakukan untuk menindaklanjuti apakah program dinas berjalan atau tidak,” ungkapnya.

Pihaknya juga berharap mitra kerja Komisi I bisa proaktif dalam memberikan data-data program kerja atau program kegiatan 2018, supaya DPRD bisa bersinergi dengan program kegiatan OPD yang dijalankan.

“Yang jelas program yang baik kita dukung, yang bermasalah akan kita persoalkan dan akan kita benahi,” imbuhnya.

Politisi dari Gerindra Lamteng itu menjelaskan, untuk rata-rata OPD ada 6 sampai 7 kegiatan yang dilaksanakan. Untuk itu Komisi I DPRD menekankan pada OPD terkait melakukan penyerapan anggaran dan pelaksanaan anggaran dengan baik dan benar. Sehingga penyerapan anggaran 2018 bisa terealisasi maksimal.

“Tahun kemarin mereka (OPD) penyerapan anggaranya nggak ada yang 100 persen, rata-rata 84-90 persen. Ini akibat dari beberapa kegiatan tidak dijalankan karena alasan tidak adanya aturan yang mendukung,” ungkapnya. (Advertorial).

Komentar via Facebook