Kuasa Hukum K2LUB Serahkan Berkas Laporan Kepada KPUD Lampura

User 7 | Jumat, 12 Januari 2018 | Dibaca: 229 | Lampung Utara

Kuasa Hukum K2LUB Serahkan Berkas Laporan Kepada KPUD Lampura

Samsi Eka Putra saat menyerahkan berkas laporan dan informasi kepada KPUD Lampura. Jumat (12/1/2018).

Nyokabar Lampung Utara – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Awalindo yang dipercaya menjadi kuasa hukum Koalisi Kontraktor Lampung Utara Bersatu (K2LUB) menyerahkan berkas laporan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura). Jumat (12/1/2018).

Berdasarkan pantauan dilokasi, Samsi Eka Putra selaku kuasa hukum K2LUB menyerahkan berkas laporan tersebut secara langsung dan terima oleh Kasubag Program dan Data Kantor KPUD Lampung Utara, Yudi.

Samsi menjelaskan, laporan yang diberikan tersebut tidak lain adalah berisikan data dan informasi, yang mana terang Samsi, ada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Lampura yang akan ikut dalam pesta demokrasi Pemilihan Bupati yang akan dilaksanakan pada 27 Juni mendatang yang saat ini sedang dalam proses pengaduan hukum dan dalam penanganan Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selaku kuasa hukum yang dipercaya oleh rekanan yang tergabung dalam K2LUB, dirinya menjelaskan, bahwa pihaknya hanya menyampaikan berkas laporan itu bertujuan untuk usulan atau masukan kepada Komisioner KPU Lampura. Yang mana terang Samsi, KPUD Lampung Utara telah menerima seluruh berkas pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati.

“ Pada tanggal 3 Januari 2018 yang lalu, K2LUB bersama beberapa elemen masyarakat mendatangi DPRD Lampura guna menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat Lampura untuk segera melaksanakan interpelasi dan hak angket terkait carut-marutnya pengelolaan keuangan daerah pihak eksekutif setempat.”jelas Samsi usai memberikan berkas. Jumat (12/1/2018).

Ditambahkan Samsi, bahwa usulan yang disampaikan secara resmi ini telah mendapatkan registrasi dari DPRD Lampura. Samsi menguraikan, bahwa hal ini adalah bersifat serius dan sebelumnya juga pihaknya telah menyampaikan delik aduan kepada Mabes Polri, KPK, serta telah mendapatkan sertifikat dari LPSK guna menjamin kerahasiaannya.

“ Atas dasar hal tersebut dan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 03 tahun 2016 tentang permohonan surat keterangan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di pengadilan. Yang mana di dalam surat edaran MA tersebut menyebutkan bahwasanya pengadilan tidak dapat mengeluarkan Surat Keterangan (SK) kepada paslon yang miliki hutang secara pribadi dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya dan merugikan keuangan negara. Nah untuk diketahui, salah satu Paslonkada Lampura diduga kuat bertanggung jawab atas carut marutnya keuangan daerah yang berakibat pada banyaknya dana yang belum terbayarkan kepada berbagai elemen masyarakat. Hal ini juga sedang dalam kajian guna tindak lanjut proses hukum," urai Samsi.

Samsi menegaskan, bahwa berkas laporan yang diberikan tersebut, pihaknya tidak bermaksud mengintervensi KPUD sebagai penyelenggara pemilu.

" Kami berharap dengan adanya masukan informasi ini, Komisioner  KPUD Lampura tidak kesulitan pada saat pelaksanaan Pilkada Lampura yang harus dijalankan sesuai dengan asas  Pemilu yang Jurdil dan LUBER," harapnya.

Laporan Wartawan Nyokabar.com : Diqin

Komentar via Facebook