Kemendagri: Rakyat Berwenang Pilih Pjs Gubernur

Nyokabar | Selasa, 09 Januari 2018 | Dibaca: 149 | Bandar Lampung

Nyokabar.com, Bandar Lampung - Masyarakatmemiliki kewenangan untuk memilih siapa pemimpinnya, tak hanya pada ajang pemilu atau pilkada.

Bahkan untuk menentukan siapa penjabat (Pj) atau penjabat sementara (Pjs) yang diinginkan, rakyat juga berhak memiliki kewenangan tersebut.

Demikian disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono, baru-baru ini.

Kemendagri tengah menyiapkan Pj atau Pjs Gubernur Lampung saat M Ridho Ficardo akan mengambil cuti kampanye. Pusat menjamin, pengganti sementara bebas dari kepentingan politik.

”Apabila publik mengetahui ada yang tidak netral, silahkan lapor. Jika mereka terbukti tidak netral, pemerintah bisa mengganti Pj atau Pjs kapan pun,” tegas Sumarsono.

Saat ini, Kemendagri tengah meyiapkan dua tipe suksesor, Pj dan Pjs, kepala daerah.

Pj akan menggantikan kepala daerah yang habis masa jabatannya. Sedangkan status Pjs untuk mengganti kepala daerah yang cuti kampanye.

Pjs merupakan istilah baru dari pelaksana tugas (Plt).

”Kami akan clear-kan, berapa orang yang dibutuhkan untuk Pj dan Pjs,” ujar Sumarsono.

Terkait prosedur pengangkatan, mekanisme di level provinsi berbeda dengan kabupaten/kota.

Untuk level provinsi, Kemendagri akan mengusulkan nama-nama pejabat eselon satu ke Presiden.

”Jadi, daerah gak perlu mengusulkan, gak bisa,” tuturnya.

Sedangkan untuk level kabupaten/kota, yang mengusulkan adalah pemerintah provinsi untuk dipilih Mendagri. Nama yang diusulkan adalah pejabat eselon dua di tingkat pemerintah provinsi.

”Kecuali daerah dalam kondisi konflik, maka bisa dari pusat,” terangnya.

Saat ini, sudah dijaring nama-nama calon Pj dan Pjs. Yang paling dekat adalah Pj untuk Gubernur Kalimantan Barat.

Sebab, masa jabatan gubernur saat ini habis pada 14 Januari 2018. Kemudian, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara yang berakhir pada Februari 2018.

Sisanya, akan disiapkan Pjs gubernur setelah petahana ditetapkan sebagai calon. Kecuali daerah yang petahananya tidak maju kembali seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

Sumarsono menambahkan, bukan tidak mungkin Pjs bisa melanjutkan menjadi Pj jika gubernur definitif yang digantikan sudah berakhir masa jabatannya.

”Papua, misalnya, akan ada Pjs empat bulan selama cuti, kemudian ada Pj lima bulan karena gubernur sudah AMJ (Akhir Masa Jabatan),” terangnya.*

Komentar via Facebook