Pemkab Lampura Langgar Kesepakatan, Kontraktor Lampura Ancam Demo Besar-besaran

User 7 | Rabu, 06 Desember 2017 | Dibaca: 308 | Lampung Utara

Pemkab Lampura Langgar Kesepakatan, Kontraktor Lampura Ancam Demo Besar-besaran

Ketua K2LUB Lampung Utara, Erfan Zen

 

Nyokabar Lampung Utara – Lagi – lagi rekanan yang tergabung dalam Koalisi Kontraktor Lampung Utara Bersatu (K2LUB) kembali kecewa terhadap sikap pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara, pasalnya hingga hari ini Rabu 6 Agustus 2017 mereka (Rekanan.red) masih menunggu janji Pemkab yang akan membayar uang pencairan dana proyek pembangunan tahun 2017.

Ketua K2LUB, Erfan Zen mengatakan bahwa dirinya beserta rekanan yang lain masih menunggu apa yang telah disepakati antara K2LUB dan pemerintah daearah beberapa waktu yang lalu.“ Pada hari Senin (20/11) yang lalu Pemda memberikan solusi yang sudah disepakati oleh K2LUB, yang mana kesepakatan tersebut Pemkab Lampura akan melunasi uang proyek pada awal bulan Desember 2017 sebesar 50 Milliar yang akan dibayar pada awal Desember 2017,” kata Erfan Zen di secretariat K2LUB, Rabu (6/12).

Erfan Zen mengaku, bahwa  pihaknya masih tetap menunggu sampai dengan waktu yang dijanjikan pemerintah daerah dalam rapat yang digelar bersama dengan unsur pimpinan DPRD beberapa waktu lalu.

“ Pencairan yang dijanjikan yakni awal bulan Desember 2017, dimulai tanggal 4-10, tapi sampai sekarang belum ada kesimpulan. Tanggal 9 itu adalah hari sabtu, sedangkan tanggal 10 hari minggu, untuk itu kita beri waktu sampai hari Jumat tanggal 8 hari terakhir kerja,” ujar mantan Anggota DPRD Lampura ini.

Dirinya menegasakan, apabila sampai hari Jumat (8/12) mendatang (8/12) dana pencairan yang menjadi hak para rekanan tidak juga dibayarkan, maka pihaknya Senin (11/12) akan menggelar demonstrasi besar-besaran untuk mendorong agar Pemkab Lampura segera membayar hak para rekanan tersebut.

” Kami tunggu sampai batas waktu sesuai kesepakatan, apabila Pemkab Lampura, masih saja ingkar janji, kami akan melakukan aksi besar-besaran,”tegasnya,

Oleh sebab itu, lanjutnya, pihaknya meminta agar aparat penegak hukum untuk masuk dalam persoalan tersebut, Selain itu dirinya juga menerangkan, bahwa pihaknya sudah berupaya untuk mengingatkan Pemkab Lampura, melalui pesan singkat melalui pesan SMS, yang dikirimkan langsung kepada kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Lampung Utara, Budi Utomo. Akan tetapi, jawaban yang diberikan oleh Budi Utomo masih tidak jelas.

“ Beliau menjawab melalui SMS dana tersebut masih diupayakan. Inikan, kita dibuat mereka pusing. Sementara waktu rapat terakhir kita difasilitasi wakil ketua DPRD, mereka janji akan membayar tanggal 4-10 Desember 2017. Sementara, tanggal 9-10 libur. Jadi kita punya waktu hingga Jumat (8/10),” tegasnya.

Mewakili rekanan, dirinya berharap agar Pemkab Lampura dapat merealisasikan apa yang telah mereka janjikan selama ini. Dan jika hingga batas waktu yang dijanjikan pihak Pemkab Lampura tidak juga menyelesaikan kewajibannya, maka, jangan salahkan rekanan akan mengambil langkah demonstrasi besar-besaran.

” Kita tidak main-main, semua rekanan sudah gerah dengan persoalan ini. Kita capek dibohongi terus. Jadi kita sudah menyiapkan untuk aksi pada hari senin(11/12),”pungkasnya.

Lebih jauh Erfan menuding, Inspektorat Lampura, mandul dan tidak dapat berbuat apa-apa, terkait dengan dugaan penyimpangan anggaran para rekanan tersebut.

"Seharusnya Inspektorat melakukan evaluasi, atas kejasian ini. Tapi tidak ada langkah apapun dari mereka. Ini membuktikan mereka itu budak dari bupati,"tegasnya. 

Sementara itu, Kepala DPKAD Lampura, Budi Utomo, saat dihubungi di nomor 081379468XXX terkait dengan janji yang diberikan kepada para rekanan, handphone(HP)-Nya dalam kondisi aktif, namun tidak diangkat, meski sudah berkali-kali dihubungi.

Sekedar mengetahui, Para rekanan yang tergabung di Koalisi Kontraktor Lampung Utara Bersatu (K2LUB) akhirnya dapat bernafas lega. Pasalnya carut marut pembayaran dana proyek pembangunan tahun 2017 akhirnya menemui titik temu.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Senin (20/11) memberikan solusi dan telah disepakati oleh K2LUB, yang mana kesepakatan tersebut Pemkab Lampura akan melunasi uang proyek pada awal bulan Desember 2017 mendatang.

Ketua Tim Pengguna Anggaran Daerah (TPAD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Samsir, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dari hasil rapat yang digelar di Ruang Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lampura telah disepakati pelunasan uang proyek akan dilakukan pada bulan Desember.

Samsir mengatakan, bahwa hasil dari kesepakatan ini merupakan kebesaran hati para kontraktor. Samsir mengatakan, Alasan pemkab Lampura akan melakukan pembayaran pada bulan Desember mendatang hal itu dikarenakan pada bulan Desember ada aliran dana yang akan masuk ke kas daerah sebesar Rp. 50 Miliar.

" Kontraktor termasuk mitra pemerintah sehingga mereka cukup paham dan mengerti kondisi saat ini,” katanya.

Lebih lanjut, Samsir menegaskan, jika dana Rp. 50 Millar yang akan dialokasikan untuk pembayaran uang proyek tersebut tidak dapat mengcover atau tidak mencukupi seluruh pembayaran para kontraktor maka kekurangannya akan dilakukan pembayaran pada bulan Januari tahun 2018.

" Jika masih tidak mencukupi, kekurangannya akan dibayarkan pada Januari 2018 mendatang," tegas Samsir.

Sementara itu, Ketua K2LUB, Erfan Zen mengatakan bahwa pihaknya menyepakati dan menerima solusi yang diberikan oleh Pemkab Lampura. Dimana Pemkab akan melakukan pembayaran uang proyek pada awal bulan Desember mendatang.

“ Untuk proses pembayaran akan dimulai sejak tanggal 4 hingga 10 Desember 2017, dan K2LUB menyepakati dan menerima kenyataan bahwa Pemkab baru mampu membayarkan hak - hak kontraktor pada Desember mendatang," tukasnya.

Selain itu, terang Erfan Zem, Pemkab berjanji akan terus berusaha untuk melakukan pelunasan uang proyek di tahun ini, jika dana sebesar Rp50 Miliar yang disediakan tak mampu mencukupi. Lebih lanjut, mantan anggota DPRD Lampura ini menjelaskan jika masih juga tak dapat dibayarkan pada tahun ini maka segala kekurangannya akan mereka bayarkan pada tahun depan.

" Jika masih ada hak rekan - rekan yang belum terbayar, Pemkab akan membayarkannya pada tahun depan," jelas Daying sapaan akrabnya.

Dalam hal ini, Erfan Zen berharap agar Pemkab Lampura dapat memegang penuh kesepakatan yang telah disepakati supaya tidak ada lagi aksi unjuk rasa dan penuntutan hak interpelasi yang telah diwacanakan oleh DPRD Lampura. Pihaknya juga menghargai dan menghormati hasil rapat atas kesepakatan yang telah diambil sehingga dirinya dapat memastikan tidak ada lagi unjuk rasa jika Pemkab komitmen terhadap janji mereka.

" Tawaran ini kami terima untuk menyelamatkan Lampung Utara. Jadi, jangan khianati kesepakatan ini kalau tidak kami akan kembali menggelar aksi," ancam Erfan Zen.

Laporan Wartawan Nyokabar.com : Diqin

 

Komentar via Facebook