BPJS Lamsel Dinilai Kurang Maksimal

Nyokabar | Selasa, 28 November 2017 | Dibaca: 124 | Lampung Selatan

Nyokabar.com, Lampung Selatan - Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) dinilai kurang maksimal, menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Persoalan tersebut masuk dalam pembahasan antara Dinas Kesehatan dan Badan Anggaran (Banang) DPRD setempat, disela pembahasan program anggaran 2018 antar satuan kerja, Senin, (27/11/17).

Menurut Ketua DPRD Lamsel Hendry Rosyadi, mengatakan sorotan pihaknya mengenai layanan BPJS perihal kegunaan disaat pasien berobat dirumah sakit dr. Bob Bazar SKM Kalianda.

“Saat mau digunakan, tidak aktif BPJSnya, padahal iuran perbulan lancar. Bahkan, yang saya alami tiap bulan ada tagihan dari BPJS. Jika telat bayar, pihak BPJS mengirim surat. Jadi, jika tidak bisa digunakan, kemana uang yang disetorkan?,” tanya Ketua DPRD Lamsel Hendry Rosyadi.

Lain lagi persoalan yang dilontarkan Hamdani, anggota legislatif dari Fraksi PAN Lamsel ini mengenai sosialisasi terhadap masyarakat mengenai BPJS. Sebab, hasil kunjungan kerja di daerah pamilihannya (dapil), banyak masyarakat yang tidak mengetahui.

“Terutama warga di Desa Pisang Kecamatan Penengahan, masih banyak warga yang tidak tahu. Saya harap, tahun 2018 Dinkes Lamsel agar gencar melakukan sosialisasi,” tukasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinkes Lamsel dr. Jimmy Banggas Hutapea menanggapi persoalan layanan BPJS, pengelolaan BPJS diluar kewenangan pihaknya.

“Yang menentukan aktif tidak aktif pihak BPJS sendiri. Memang kami akui, koordinasi Dinkes dan BPJS tidak lancar, Diinternal kami juga masih banyak yang harus dibenahi dengan pihak BPJS,” pungkasnya.*

Komentar via Facebook