Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Wajib Pajak Diminta Bayar Pajak

Nyokabar | Kamis, 16 November 2017 | Dibaca: 144 | Ekonomi

Nyokabar.com, Bandar Lampung - Direktur Jenderal Pajak RI, Ken Dwijugiastea,  langsung bertemu para wajib pajak (WP) di Lampung, mengimbau kepada wajib pajak di Provinsi Lampung untuk selesaikan kewajiban pajaknya sebelum melakukan liburan akhir tahun.

“Maka bertepatan bertemu WP di Lampung, seperti halnya daerah lain, saya himbau untuk selesaikan kewajiban bayar pajaknya baru liburan akhir tahun,” ujar Ken, di Ballroom Hotel Sheraton Lampung, Kamis (16/11).

Dia juga mengatakan, dalam kunjungannya tidak ada misi khusus, melainkan hanya ingin bertemu Wajib Pajak di Lampung dan memberikan kuliah umum perpajakan di Unila. Kemudian dilanjutkan pertemuan internal dengan seluruh sdm jajaran KPP dalam lingkup DJP Lampung-Bengkulu.

Selanjutnya, terkait perkembangan realisasi penerimaan pajak sepanjang Januari hingga 30 Oktober 2017 sebesar Rp858 triliun, jumlah tersebut bernilai 70 persen dari target Rp1.283,6 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017.

Hal tersebut berarti, kata dia, Ditjen Pajak masih harus mencari kekurangan sekitar Rp425,55 triliun sampai dengan akhir tahun. “Kalau untuk optimis, kami lebih berharap dapat capai target dengan tetap fokus dan terus berusaha,” tegasnya.

Lebih lanjut Ken mengungkapkan, Lampung menjadi salah satu potensi besar dalam mengejar target penerimaan pajak. Pasalnya, faktor berbagai sektor khususnya pertanian yang masih dominan di daerah ini.

“Sekali bayar pajak, pasti ketagihan. Apalagi Lampung yang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, ini bagus sekali. Sehingga, potensi pajaknya dari berbagai sektor, seperti perkebunan ada kopi dan gula, dan berbagai sektor lainnya,” ujar Ken.

Dilihat dari jumlah pajak yang dibayar, lanjutnya, menunjukkan peningkatan positif pada berbagai sektor di Lampung. Industri meningkat, sektor keuangan naik hingga 18 persen, transportasi naik, sektor konstruksi serta jasa perusahaan juga naik.

“Saat ini, usaha jasa kurir semakin pesat seiring dengan berkembangnya bisnis online. Saat belanja online, memang tidak kena pajak, tapi pengirimannya tetap menggunakan kurir sehingga kena pajak,” tandasnya.

Sebelumnya, melalui program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Asisten III Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis, menuturkan, realisasi pajak dari program pemutihan telah mencapai hampir 30persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 75 miliar.

Jika melihat animo masyarakat yang tinggi, kata Hamartoni, pihaknya yakin target PAD dari sektor PKB dan BBNKB tersebut dapat tercapai.*

Komentar via Facebook