TPAD dan K2LUB Gelar Rapat, Samsir : Pada Prinsifnya Akan Melunasi Dana Pencairan PHO dan UMK Para Kontraktor Sampai Bulan Desember

User 7 | Selasa, 14 November 2017 | Dibaca: 126 | Lampung Utara

TPAD dan K2LUB Gelar Rapat, Samsir : Pada Prinsifnya Akan Melunasi Dana Pencairan PHO dan UMK Para Kontraktor Sampai Bulan Desember

Ket. Foto. Tim Pengguna Anggaran Daerah (TPAD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) gelar rapat bersama K2LUB di Rumah Dinas Ketua DPRD Lampura. Selasa (14/11).

Nyokabar Lampung Utara – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menggelar rapat bersama dengan Koalisi Kontraktor Lampung Utara Bersatu (K2LUB) yang dilaksanakan di Rumah Dinas Ketua DPRD Lampung Utara. Selasa, (14/11).

Pantauan dilokasi rapat tersebut dihadiri oleh Tim Pengguna Anggaran Daerah (TPAD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Samsir, Kepala BPKAD, Budi Utomo, Sekretaris BPKAD, Desyadi, Ketua DPRD Lampura, H. Rachmat Hartono, Kabag Hukum, Hendri dan Ketua K2LUB, Erfan Zen serta beberapa rekana lainya seperti, Gundala Putra, Mirza, Rizki, dan Sesunan Boy.

Rapat tersebut digelar untuk mencari solusi terkait carut marutnya pembayaran dana pencairan PHO dan Uang Muka yang sampai saat ini masih belum diselesaikan.

Ketua Tim Pengguna Anggaran Daerah (TPAD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura), Samsir, usai menggelar rapat mengatakan untuk sementara ini Pemkab Lampura menyimpulkan bahwa pada prinsifnya akan melunasi dana pencairan PHO dan UMK para rekanan.

Samsir mengatakan, jika dana yang dimaksud tidak masuk ke dalam kas daerah, sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) nomor 33 tahun 2017 yang menyatakan bahwa hutang pemerintah daaerah akan dibayar pada tahun 2018.

“ Itu juga masih kita bicarakan dulu, Insya Allah ada kesepakatan dan akan kita bayarkan sampain akhir desember jika uang itu ada,” kata Samsir kepada sejumlah awak media.

Terkait dengan kontrak kerja, dengan lugas Samsir mengatakan tidak ada persoalaan, yang mana terang samsir hal tersebut juga sudah diatur dalam Permendagri tahun 2017 item 31 yang mana bagi pekerjaan yang sudah diselesaikan andai kata pemerintah daerah tidak bisa membayar melalui anggaran tahun 2017 akan diselesaikan pada tahun 2018 dengan nomor rekening yang sama.

“ Dana yang kita harapkan dari provinsi sekitar 50 milyar, itu hak provinsi apakah akan dibayar semua atau separonya, namun kita belum mengetahui pasti berapa sisa dana yang harus dibayarkan kepada rekanan karena yang mengetahui hal itu adalah Kadis PU, kadis PU nya kan ga hadir, kita belum dapat data berapa sisa yang harus kita bayarkan, yang pasti yang harus dibayarkan sekitar 50 “ jelasnya.

Sementara itu, Ketua K2LUB, Erfan Zen mengatakan untuk merealisasikan anggaran sebesar 50 milyar akan dibayarkan pada bulan Desember 2017 mendatang, akan tetapi lanjut Erfan Zen, Pemkab Lampura akan berupaya untuk melakukan penambahan dari nilai 50 milyar tersebut.

“ Seandainya tidak bisa terkaver dari 50 millyar itu, maka akan diselesaikan seluruhnya PHO pada tahun 2018 mendatang,” ujar Erfan Zen.

Saat ditanya apakah pihaknya akan menyepakati hal tersebut, dengan tegas dirinya mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan, karena pihaknya akan melakukan rapat internal untuk mempertanyakan apa yang menjadi keinginan para rekanan yang tergabung dalam K2LUB.

“ Kalo saya sebagai ketua K2LUB, saat ini tidak bisa menjawab sepenunya, setelah kami rapat nanti baru bisa memutuskan,” tegasnya.

Terkait dana yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah sekitar 50 milyar, mantan anggota DPRD Lampura itu mengaku bahwa dirinya memastikan dana tersebut dipastikan tidan dapat mengkaver untuk pembayaran hak para rekanan. Sebab lanjut dia yang mengetahui berapa jumlah pasti dana yang harus dibayarkan adalah dinas PU.

“ Tapi kami akan mencoba untuk menghitung, sebab kami (K2LUB) ada badan keuangann yang dapat menghitung dana itu, saya pastikan dana 50 milyat itu kurang.” Katanya.

Dirinya menegaskan, jika sampai akhir Desember 2017 tidak terealisasi pihaknya akan menolak dan kemungkinan K2LUB akan menempuh jalur hukujm.

“ Itu yang saya katakan kepada rekan rekan K2LUB setelah kami gelar rapat, langkah apa yang akan kita tempuh, saya tidak bisa mengambil keptusan sendiri tanpa ada kesepakatan bersama,” tukasnya.

Dikatakan lebih lanjut, pihaknya berharap agar Pemkab Lampura dapat menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan para rekanan di Lampura. Karena lanjut dia, sesuai dengan stetmen Bupati Lampura yang mengatakan bahwa uang Lampung Utara yang saat ini ada di pusat maupun di provinsi banyak. Artinya kami para kontraktor ini lapang dada.

“ Berarti uang kami bisa diselesaikan, tolong ditarik jika uang yang dipusat itu ada, bayar uang kami, ini omongan Bupati, bukan omongan kami,” katanya.  

Senada yang diungkapkan, Mirza salah satu rekana yang tergabung dalam K2LUB, dirinya mengatakan bahwa kesepakatan yang diambil oleh pihak eksekutif yang disaksikan oleh pihak legislatyif, pihkanya akan menggelar rapat internal di K2LUB, artinya lanjut dia apapun aspirasi yang dibawa oleh seluruh anggota K2LUB akan dibahas dalam rapat yang akan digelar dalam waktu dekat ini.

“ Jadi jikia persoalan ini ditanya kemungkinan akan dibawa keranah hukum, ada kemungkinan, karena pada saat tidak ada jalan keluar kami yang akan dipojokan, lebih baik kami menuntut secara hukum,“ tegas Mirza.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Lampung Utara, H. Rachmat Hartono mengatakan, bahwa pihaknya dalam hal ini hanya melakukan mediasi antara kontraktor dan Tim Pengguna Anggaran Daerah (TPAD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura).

Karena menurut Minak sapaan akrabnya, antara kontraktor dan Tim Pengguna Anggaran Daerah (TPAD) Kabupaten Lampung Utara tidak pernah ada kesimpulan.

“ Jadi dalam persoalan ini kami mencoba untuk memediasi untuk mencari jalan yang terbaik,” kata Rachmat Hartono.

Terkait ancaman para kontraktor yang akan menduduki DPRD jika DPRD tidak menjalanka hak interplasi, Rachmat Hartono mengatakan bahwa pihaknya masih akan melakukan hal tersebut dan pihaknya akan kembali mengundang delapan ketua fraksi yang berada di DPRD Lampura.

“ Jika masih tidak kuorum, kami akan melakukan komunikasi dengan anggota dewan lainya untuk membuat usulan yang baru,” pungkasnya.     

Laporan Wartawan Nyokabar.com : Diqin

Komentar via Facebook