Kesbangpol Pringsewu Gelar Sosialisasi Perpu No. 2 Tahun 2017

Nyokabar | Selasa, 31 Oktober 2017 | Dibaca: 134 | Pringsewu

Nyokabar.com, Pringsewu - Kantor Kesbangpol Kabupaten Pringsewu menggelar sosialisasi Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, di Hotel Regency Tambahsari, Kecamatan Gadingrejo, Selasa (31/10).

Menghadirkan nara sumber DR.HS.Tisnanta dosen  FH Unila dan dari Kesbangpol Provinsi Lampung Herdaus dimoderatori Nandang Suprianto. Dilanjut sesi tanya jawab.‎ Agenda diikuti sekitar 80 peserta dari perwakilan eleman seperti Ormas kepemudaan, keagamaan, Parpol, LSM, Pers, tokoh agama dan masyarakat.

Kepala Kesbangpol H.Ibnu Harjianto menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut berdasarkan DPA kegiatan Kantor Kesbangpol tahun 2017. Sedang maksud dan tujuannya, ‎sebagai sosialisasi review PERPPU NO.2 Tahun 2017 menjadi UU no 2 th 2017, agar para ormas memahami tentang Undang-Undang Ormas.

Disamping itu supaya Ormas se-Kaupaten Pringsrwu dapat  berperan aktif ikut menyukseskan visi dan misi dan pembangunan di Kabupaten Pringsewu.”Terpenting lagi para ormas memahami aturan dengan berpedoman pada AD dan ART maupun program kegiatan menyesuaikan dengan aturan dan perundan-undangan yang berlaku,”harap Ibnu Harjianto.

Kesempatan itu juga Kepala Kesbangpol Ibnu Harjianto yang  mewakili Bupati Pringsewu Sujadi membuka acara tersebut. Dimana pada sambutannya memaparkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu mendukung dan mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut,

Sebab menurutnya bahwa beberapa hari lalu Pemerintah bersama DPR RI telah mensahkan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Per‎ppu) No.2 tahun 2017 tentang ormas menjadi Undang-Undang No.2 tahun 2017 melalui rapat pleno RI.

Berdasarkan Perppu No.2 tahun 2017 yang kini telah sah menjadi UU No.2 tahun 2017 tentang ormas disebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk ‎oleh aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI 1945.

Kepala Kesbangpol Pringsewu mengatakan, selain itu ormas wajib mencantumkan Pancasila sebagai azas organisasi di Indonesia. “Hal tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mengatur agar kehidupan ormas yang ada di Indonesia keberadaannya seiring sejalan dengan tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UU Negara RI tahun 1945,”ujarnya.

Bukan malah sebaliknya, yang dapat merongrong kedaulatan negara atau mengembangkan paham yang bertentangan dengan dasar negara.”Sebab gangguan-gangguan ini jika dibiarkan maka secara luas akan mengancam persatuan Nasional dan toleransi didalam masyarakat yang pada gilirannya akan memperlambat laju pembangunan,”imbuh H.Ibnu Harjianto.

Kesempatan itu pemateri DR.Tisnanta memberikan materi tentang ‎Review Perppu No.2 tahun 2017 dan ‎dari Kesbangpol Provinsi Lampung Herdaus memaparkan tentang Tata cara Legalitas Ormas berdasarkan Perppu No.2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU No,17 tahun 2013 tentang Ormas.*

Komentar via Facebook