DPRD Lampura Gelar Paripurna Pembahasan Raperda

User 7 | Selasa, 10 Oktober 2017 | Dibaca: 57 | Lampung Utara

DPRD Lampura Gelar Paripurna Pembahasan Raperda

Foto. Bupati Lampung Utara H. Agung Ilmu Mangkunegara menyerahkan bahan usulan 2 RaperdaKabupaten Lampung Utara kepada ketua DPRD Lampura H. Rachmat Hartono. Selasa (10/10).

Nyokabar Lampung Utara - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) gelar rapat paripurna tentang pembahasan Raperda usul inisiatif  DPRD Kabupaten Lampung Utara tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, Raperda tentang Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Dan Retribusi Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja, serta Raperda Kabupaten Lampung Utara tentang Raperda Raperda tentang Pajak Daerah, dan Raperda tentang Retribusi Perizininan Tertentu.

Paripurna penyampaian keterangan usul inisiatif  DPRD dan penyampaian keterangan Bupati Lampung Utara, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, H. Rachmat Hartono didampingi wakil ketua, Arnold Alam. Dan dihadiri oleh Bupati Lampung Utara, H. Agung Ilmu Mangkunegara, Wakil Bupati Sri Widodo.

Dalam penyampaian keterangan usul inisiatif DPRD yang disampaikan oleh H. Agung Utomo tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, Raperda tentang Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Dan Retribusi Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja. Dalam keterangan usul terakit sistem penyelenggaraan pendidikan dasar, Agung Utomo mengatakan adanya visi penyelenggaraan pendidikan dasar, yang mencakup pendidikan usia dini, wajib belajar 9 tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, peningkatan mutu pendidik dan kependidikan, yang ditujukan untuk memberikan alternatif pemecahan permasalahan tentang pendidikan yang mana pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan sumber daya manusia sebagai penerus bangsa.

Sementara itu pada pembahasan kedua, tentang instalasi pengolahan lumpur tinja dan retribusi pelayanan penyedotan lumpur tinja, dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan oleh lumpur tinja yang dapat menganggu kesehatan. Serta bertujuan untuk melindungi masyarakat Lampung Utara  dari gangguan kesehatan dan mempunyai sasaran mewujudkan partisipasi masyarakat terhadap

Sementara itu, Bupati Lampung Utara menyampaian tentang raperda tentangpajak daerah dan raperda tentang retribusi perizinan tertentu. Dalam pembahasan Raperda pertama, Bupati Lampung Utara menyampaikan tentang raperda pajak daerah, bahwa sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan pajak daerah, dimana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 28  tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, beberapa jenis pajak yang bisa ditarik oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2), serta pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Bupati menjelaskan dengan mengingat dan merujuk pada ketentuan undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut, dan guna lebih meningkatkan dan memaksimalkan lagi pendapatan asli daerah (PAD) maka pemerintah Lampung Utara memandang perlu adanya penyempurnaan dari beberapa peraturan daerah (Perda) Lampung Utara yang telah ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten Lampung Utara, sebagai landasan dan payung hukum dalam penerapan pajak daerah.

Rancangan peraturan daerah tentang pajak derah, yang materinya mengatur tentang objek, subjek, dasar pengenaan tarif dan tata cara penghitungan tarif, wilayah pemungutan pajak, masa pajak dan saat pajak terutang, penetapan dan pemungutan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, kedaluwarsa penagihan pajak, hak mendahului, pemeriksaan dan pengawasan, insentif  pemungutan pajak, ketentuan khusus dan ketentuan pidana.

Sementara raperda kedua tentang retribusi perizinan tertentu, Bupati menjelaskan bahwa rretribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. retribusi daerah ini terdiri atas 3 golongan yakni, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, serta retribusi rerizinan tertentu. Menurut Bupati, pencapaian perolehan PAD, diperlukan adanya kerjasama untuk lebih memaksimalkan lagi dalam rangka menambah penerimaan daerah.

Laporan Wartawan Nyokabar.com : Diqin

Komentar via Facebook