Pembangunan JTTS Dipercepat

Nyokabar | Senin, 09 Oktober 2017 | Dibaca: 110 | Bandar Lampung

Nyokabar.com, Bandar Lampung - Ketua Tim Percepatan JTTS (Jalan Tol Trans Sumatera), Adeham, berharap agar BUMN (Badan Usaha Milik Negara) selaku pelaksana pembangunan, agar secepatnya melakukan pembangunan fisik pada lahan yang telah dibebaskan.

Menurut Adeham, hal itu mengingat, progres pembebasan JTTS yang tinggal 8 – 10 persen. Selain dari pada itu, Kantor Staff Kepresidenan (KSP) juga sudah meminta hal yang sama supaya nawacita pembangunan di Provinsi Lampung bisa terealisasi di bulan November.

“Beberapa waktu lalu kan sudah melakukan pertemuan dengan KSP agar pengerjaan JTTS terus dipantau. Dan untuk BUMN kami minta segera langsung bangun fisiknya, jangan ditunda-tunda lagi,” tegas Adeham, Minggu (8/10).

Asisten Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan ini juga mengaku, tidak mengetahui alasan apa yang menyebabkan BUMN belum melakukan pembangunan fisik terhadap tanah yang telah dibebaskan dan berada pada lahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasalnya, KSP sendiri juga mendorong tim percepatan untuk segera menyelesaikan proses hukum di pengadilan yang dinilai cukup lambat. “Kedepan akan ada rapat lebih lanjut agar Pengadilan Negeri (PN) bisa cepat merumuskan keputusan atas sengketa lahan yang sudah diajukan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Koordinator Tim Infrastruktur Kedeputian I KSP, Febri Calvin Tetelepta, memberi tenggat waktu hingga November 2017 untuk penyelesaian pembebasan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Secara umum, KSP mengapresiasi kinerja Tim Percepatan Pembangunan JTTS Provinsi Lampung yang mampu menyelesaikan 92 persen ruas Bakauheni-Terbangi Besar dan Terbanggi Besar–Pematang Panggang.

Pemberian tenggat itu, kata Febri, merupakan upaya terakhir karena beberapa kali mundur. Dia menekankan sebagai program strategis nasional (PSN), JTTS harus rampung pada Juni 2018 agar dapat dipakai sebelum Asian Games Juli 2018. “Kemajuan 92 persen bukan prestasi luar biasa jika 8 persen terakhir tidak bisa terselesaikan dengan baik,” kata Febri.

Berdasarkan laporan, pembebasan lahan JTTS masih ada beberapa masalah yang masih mengganjal. Proses peradilan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Misalnya, proses konsiyansi dan proses pengadilan di tingkat Mahkamah Agung lebih dari waktu yang ditentukan.

“Untuk itu, kami menyarankan kepada Ketua Tim Percepatan JTTS agar dapat melakukan konsultasi dan koordinasi baik di tingkat MA maupun Pengadilan Tinggi agar proses konsiyansi berjalan dengan baik,” kata Febri.*

Komentar via Facebook