Serobot Lahan JTTS, Nasib Anggota DPRD dan 4 Lainnya Jadi Seperti Ini

Nyokabar | Jumat, 06 Oktober 2017 | Dibaca: 231 | Hukum

Nyokabar.com, Bandar Lampung - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menerima pelimpahan berkas tahap dua serta lima tersangka dari Polda Lampung, terkait kasus dugaan penyerobotan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Desa Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan.

Dari lima tersangka satu di antaranya merupakan oknum anggota DPRD Lamsel berinisial SG (65). Kemudian JM (60) mantan Kepala Dusun Jati Sari, DJ (72) mantan Sekdes Jatimulyo, SJ (65) pensiunan PNS, dan SM (65) warga Desa Jati Mulyo.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Lampung Rahmat Saptondo membenarkan adanya pelimpahan lima tersangka tersebut.

"Iya benar, kami telah menerima pelimpahan berkas tahap dua serta lima tersangka dari Polda Lampung," kata Rahmat, Kamis (5/10/2017).

Rahmat mengatakan, pelimpahan tersebut, merupakan hasil koordinasi penyidik Polda Lampung dengan jaksa setelah berkas kelima tersangka dinyatakan lengkap alias P-21.

"Kelima tersangka, mulai hari ini (Kamis) langsung dilakukan penahanan," ujarnya.

Menurut Rahmat, penahanan dilakukan karena dikhawatirkan para tersangka akan melarikan diri serta menghilangkan barang bukti.

Sementara pada tingkat penyidikan di Polda Lampung, kelima tersangka tidak pernah ditahan.

"Kami khawatir para tersangka menghilangkan barang bukti, sehingga jaksa melakukan penahanan terhadap mereka," katanya.

Kuasa hukum kelima tersangka, L Nainggolan mengatakan, pihaknya akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Kejati Lampung.

"Penahanan terhadap mereka, seharusnya tidak perlu dilakukan. Mengingat usia mereka sudah tua-tua semua," ujarnya, Kamis.

Menurut Nainggolan, alasan jaksa menahan mereka karena khawatir melarikan diri itu tidak mungkin.

"Mestinya pihak jaksa bisa mempertimbangkan itu sebelumnya. Kasianlah mereka ini sudah tua, jadi tidak mungkin mereka mau melarikan diri," katanya.

Kasus tersebut bermula ketika sejumlah warga Desa Jati Agung, Lampung Selatan melapor ke Polda Lampung terkait adanya dugaan penyerobotan tanah di desa mereka.

Tanah itu sebelumnya milik pemerintah yang telah dihibahkan kepada warga untuk dibuka dan digarap. Dan ternyata lahan tanah garapan itu terkena untuk pembangunan proyek JTTS. Modus penyerobotan itu diduga agar mendapat ganti rugi senilai Rp 17 miliar.*

Komentar via Facebook