Minta Kliennya Dibebaskan, LBH Menang Jagad Kirim Surat Kepada Kemenkumham

User 7 | Kamis, 10 Agustus 2017 | Dibaca: 104 | Lampung Utara

Minta Kliennya Dibebaskan, LBH Menang Jagad Kirim Surat Kepada Kemenkumham

Foto. Karzuli Ali, ketua LBH Menang Jagad selaku kuasa hukum Syahrul menunjukan surat yang akan dikirimkan kepada Dirjen Permasyarakatan Kementerian Hukum dan Mak Asasi Manusia (Humham)

Nyokabar Lampung Utara – Tidak ada dasar hukum yang jelas penahanan yang dilakukan terhadap Syahrul Bin A. Romlan yang disebabkan massa tahanan Syahrul dinyatakan telah berakhir pada tanggal 8 Februari 2017 yang lalu. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menang Jagad selaku kuasa hukum Syahrul bin A. Romlan, mengirimkan surat kepada Dirjen Permasyarakatan Kementerian Hukum dan Mak Asasi Manusia (Humham) untuk permohonan dikeluarkannya kliennya dari tahanan demi hukum.

Karzuli Ali, ketua LBH Menang Jagad, menjelaskan bahwa kliennya yang diketahui telah masuk dalam penahanan polisi, penahanan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), penahanan dari hakim ketua Pengadilan Negeri (PN) Kotabumi, penahanan dari hakim ketua Pengadilan Tinggi (PT) Tanjung Karang, serta dilakukan banding maka kliennya menjadi tahanan dari Mahkamah Agung (MA).

Berakhirnya massa tahanan pada 8 Februari 2017 yang diterbitkan oleh MA dalam petikan putusan nomor 2396k/Pid.Sus/2016 yang menolak permohonan kasasi JPU dan Syahrul bin A, Romlan. Namun dalam petikan putusan MA terjadi kesalahan dimana putusannya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Syahrul bin A, Romlan.

“ Padahal seharusnya pada penuntut umum Kejaksaan Negeri Kotabumi, bukan Kejaksaan Negeri Tanjungkarang, “ jelas Karzuli. Kamis (10/8).

Karzuli menegaskan, terjadinya kesalahan dalam substansi petikan putusan MA tersebut, dalam hal ini pihaknya mengambil kesimpulan bahwa putusan MA tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Yang mana lanjut Karzuli, jika masa tahanan MA telah habis  pada tanggal 8 Februari, sementara putusan MA belum inkrah Artinya penahanan itu melanggar hak asasi manusia (HAM).

“ Karena untuk menjalankan putusan MA, harus ada surat perintah pelaksanaan keputusan  pengadilan/ eksekusi dari JPU atau kejari kotabumi,” katanya.

Lebih lanjut,  Karzuli menuturkan bahwa sampai dengan saat ini belum ada surat pelaksanaan keputusan MA itu dari JPU Kejari Kotabumi untuk mengeksekusi Syahrul Bin A, Romlan.

“ Apa dasarnya,,? penahanan klien kami ini,” tuturnya.

Karena tidak ada surat pelaksanaan keputusan MA dari Kejari Kotabumi, oleh sebab itu pihaknya  meminta kepada pihak Lapas kelas II A Anak Kotabumi, agar dapat mengeluarkan (Membebaskan) Syahrul Bin A, Romlan demi hukum.

“ Akan tetapi pihak Lapas, mengeluarkan surat Nomor  W.PAS. 4. PK.01.01.02-236, tertanggal 4 mei 2017, yang isinya meminta klien kami Syahrul bin A, Romlan untuk menjalankan keputusan amar putusan MA. Pertanyaan kita sebenarnya yang mengeksekusi klien kami ini, Lapas atau JPU Kejari Kotabumi,” tuturnya lagi.

Atas dasar itulah pihaknya telah melayangkan surat resmi ke Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“ Jika memang masih saja tidak dikeluarkan klien kami ini, maka kami akan lapor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham). Tidak menutup kemungkinan kita juga akan mempra-peradilankan penahanan klien kami ini,” pungkasnya.

Sekedar mengingatkan, Syahrul ditangkap Satuan Reserse Narkoba bersama dengan dua rekannya yakni BP dan EK yang merupakan pegawai Lapas Anak Kotabumi, sekitar pukul 17.30 WIB, Selasa(6/10/2016).

Ketiganya ditangkap karena diduga mengonsumsi narkoba jenis sabu- sabu di kediaman EK, dengan barang bukti yang disita yakni 9 gram paket sabu- sabu serta dua alat hisap sabu.

Kasat Narkoba Polres Lampura AKP Jhon Kenedy, ketika dikonfirmasi membenarkan atas penangkapan kedua oknum pegawai Lapas Anak tersebut bersama rekannya ketika pesta narkoba.

Dalam penangkapan itu ketiganya sedang pesta narkoba di kamar tersangka EK, Anggota satnarkoba menemukan barang bukti sembilan gram paket sabu- sabu yang ditemukan didalam rumahnya.

“ Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara kepada penyidik ketiganya menggaku baru pertama kali mengkonsumsi sabu- sabu. Kalau pengakauan mereka baru kali ini, “ katanya.

Ketiga tersangka tersebut mengeluarkan dana sebesar Rp 5 juta untuk mendapatkan barang haram sembilan gram paket sabu- sabu tersebut. Untuk ketiga tersangka berikut barang bukti sudah diamanakan di Polres Lampura, sedangkan mengenai kasusnya dalam penyelidikan lebih lanjut.

Atas perbutan ketiga tersangka akan dijerat UU 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang ancaman hukumanya minimal 4 tahun penjara,ujar Jhon.

Laporan Wartawan Nyokabar.com : Diqin

Komentar via Facebook