Warga Pura-pura Miskin Dicoret

Nyokabar | Kamis, 03 Agustus 2017 | Dibaca: 334 | Tanggamus

Nyokabar.com, Kota Agung - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Tanggamus Rustam akan memvalidasi sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) bagi penerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Sehingga warga pura-pura miskin dicoret.

“Sehingga paradigma kurang mampu di Tanggamus dapat ditekan dan masyarakat yang selama ini masih memiskinkan diri tidak mendapat bantuan pusat,” tandas Rustam, Rabu (2/1).

Selama ini penerima bantuan dari pusat, ada yang sudah sejahtera, nanti mereka membuat surat pernyataan mundur diketahui Kepala Pekon, sehingga bantuan itu dialihkan kepada yang berhak.

Namun tidak seketika itu, melainkan harus melalui berbagai proses atau tahapan,” jelas Rustam, didampingi Kadis Kominfo Sabaruddin.

Dasar program SLRT ialah UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta Kepmensos Nomor 195/HUK/2016 tentang Pelaksanaan dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangam Kemiskinan.

Pedoman operasional SLRT daerah yang dikeluarkan oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementrian Sosial pada 2016, serta kesepakatan bersama.

“Untuk memperkuat program tersebut lalu telah dikeluarkan juga keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.135/31/08/2017 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu Lamban Sai Khatu dan pusat kesejahteraan sosial Tanggamus 2017. “Jika penerima keberatan dengan program ini maka ada sanksinya,” terangnya,

Untuk mensukseskan program SLRT sehingga tingkat kabupaten sendiri melibatkan satker di lingkup Pemkab Tanggamus, seperti Dinas Pendidikan, Diskes, Bappeda, Kominfo, Dinas PMD, Bagian Hukum, Badan Pusat Statistik, Kemenag.

Sedangkan penerapannya di lapangan dilakukan oleh fasilitator mitra sosial dan petugas kecamatan, yang jumlahnya bervariasi ditentukan dengan luas wilayah kecamatan, yakni dua sampai dengan dua orang.

Program SLRT ini sendiri telah berlangsung sejak 2016 lalu, dan evaluasi rutin dilaksanakan guna sukseskan program tersebut.

“Pemutakhiran data yang telah kita lakukan sejak 2016 lalu, berdasarkan basis data terpadu sebanyak 7.615 rumah tangga telah dimutakhirkan,” jelasnya.*

Komentar via Facebook