Pemprov Gaungkan Transaksi Non Tunai

Nyokabar | Rabu, 02 Agustus 2017 | Dibaca: 164 | Ekonomi

Pemprov Gaungkan Transaksi Non Tunai

Ilustrasi

Nyokabar.com, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mendorong meningkatnya transaksi non tunai di tahun 2018. Pola transaksi secara online dinilai lebih aman dibandingkan secara tunai. Bank Lampung sebagai kas daerah diharapkan bisa menjadi pelopor terdepan dalam program ini.

Dalam pelaksanaannya, Pemprov Lampung akan bersinergi dengan Bank Indonesia. Diawali dengan digelarnya Capacity Building Implementasi Transaksi Non Tunai pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota se-Provinsi Lampung di Swiss-bell hotel, Selasa (1/8).

Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo menjelaskan, keberhasilan pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

“Untuk itu perlu dilakukan langkah percepatan implementasi transaksi non-tunai pada pemerintah daerah, termasuk Provinsi Lampung. Hal ini sekaligus menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan kegiatan terkait implementasi transaksi non-tunai seperti penerapan Kartu Pegawai Elektronik (KPE) untuk penerimaan gaji di sejumlah instansi dan pembayaran PBB di Kabupaten Way Kanan.

Namun untuk penerapan pada tanggal 1 Januari 2018 mendatang perlu dilakukan mapping. Karena adanya perbedaan kondisi di  masing-masing daerah.

Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah II Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Syariful Anwar menjelaskan, perlunya koordinasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank terkait di daerahnya seperti Bank Lampung, BRI maupun Bank Mandiri.

Selain itu menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai dan menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Gubernur harus melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai kepada Mendagri pada tanggal 1 Oktober 2017. Namun, bukan berarti pada tanggal 1 Januari 2018 setiap daerah harus melakukan transaksi non tunai, tetapi minimal sudah ada pelaksanaan transaksi non tunai seperti tunjangan kinerja, gaji, perjalanan dinas pembayaran BBM dan lainnya,” jelasnya.

Syariful menjelaskan untuk tahun 2018 belum ada penerapan sanksi, namun untuk 2020-2021 jika masih belum transaksi non tunai ada kemungkinan terdapat sanksi.

“Perubahan ini pasti ada tantangan, untuk itu diperlukan komitmen bersama. Selain itu, terdapat strategi dalam implementasi transaksi non tunai diantaranya komitmen, regulasi, SDM, sistem informasi terintegrasi, perbankan, penyedia barang/jasa dan pengawasan,” ujarnya.

Kepala KPW BI Provinsi Lampung Arif Hartawan menjelaskan, Bank Indonesia memiliki kewajiban agar transaksi non tunai dapat berjalan dengan baik, termasuk di Provinsi Lampung.

“Kegiatan ini mampu dijadikan sebagai moment untuk bertukar pikiran, serta membuat strategi dalam menerapkan transaksi non tunai. Pada bulan  Oktober 2017 nanti diharapkan  sudah disusun rencana aksi terkait transaksi non tunai,” ujarnya.

Menurut dia, dalam pelaksanaannya tentunya akan ada berbagai kendala. Namun hal tersebut bisa diselesaikan dan diperbaiki secara bertahap.*

Komentar via Facebook